Hasil Pertemuan Bpjs Kesehatan Dengan Disdukcapil

Info Bpjs Kesehatan - Dalam rangka meningkatkan pelayanan-nya pihak Bpjs Kesehatan dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengadakan pertemuan guna mengoptimalkan Data Kependudukan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk mempermudah proses pendaftaran calon peserta Bpjs. Saat ini masih ditemukan permasalahan NIK dalam proses pendaftaran Bpjs secara online dan khususnya peserta kelompok Pekerja Penerima Upah (PPU) yang berasal dari badan usaha, sehingga perlu dicarikan solusi yang cepat agar peserta yang belum memiliki NIK dapat segera mendapatkan NIK dengan bantuan Tim Dukcapil.


Pertemuan pada tanggal 9/11 itu dihadiri oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fakrullah, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Sri Endang Tidarwati, dan Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Dadang Setiabudi.

Dalam audiensi Direktur Utama BPJS Kesehatan mengemukakan, Pemanfaatan Data  Kependudukan dalam Program JKN-KIS telah dilaksanakan dalam 2 kelompok yaitu Pemadanan data secara offline, dan Pemanfataan data Kependudukan dengan menggunakan webservice (online). Selama tahun 2015 telah dilakukan kegiatan pemandanan data sebanyak 48.946.721 record.

“Pemanfataan data kependudukan yang sangat penting dirasakan oleh BPJS Kesehatan. Misalnya untuk proses pendaftaran peserta BPJS Kesehatan menggunakan webservice sehingga proses pendaftaran sangat cepat. Jika dilakukan entry manual tiap peserta memerlukan waktu entry 2-3 menit sedangkan dengan webservice tiap peserta hanya membutuhkan waktu, 0,5-1 menit,” jelas Direktur Utama BPJS Kesehatan,

Fachmi menambahkan, kecepatan menggunakan data kependudukan ini, menjadikan BPJS Kesehatan  menyediakan loket khusus pendaftaran cepat jika peserta memiliki NIK sehingga mendorong calon peserta untuk mengurus KTP Elektronik.  Nomor Induk Kependudukan dicantumkan dalam kartu BPJS Kesehatan sebagai Identitis tunggal sehingga tidak terjadi duplikasi data.

Namun ditengah implementasi penggunaan data kependudukan saat ini, masih terdapat data peserta JKN-KIS yang belum memiliki NIK, sehingga proses pemadanan data akan dilakukan terus menerus bersama Tim Dukcapil.

Ditjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah, menyambut baik apa yang direkomendasikan BPJS Kesehatan dan akan mendukung penuh proses pemadanan data bagi masyarakat yang belum memiliki NIK. Ke depan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Dukcapil bersama BPJS Kesehatan akan membuat perjanjian kerjasama dalam hal percepatan pemandanan data peserta BPJS Kesehatan, sebagai adendum dari Perjanjian kerjasama sebelumnya Nomor 119/3502/DUKCAPIL dan Nomor 0116/KTR/0413 yang ditantangani 15 April 2013  tentang Pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Database Kependudukan yang berbasiskan Nomor Induk Kependudukan dalam layanan PT Askes (Persero)

“Ditjen Dukcapil akan membuat SK Khusus terkait dengan hal tersebut, dana akan menurutkan 34 Tim di seluruh Indonesia untuk mempercepat pemadanan data untuk peserta BPJS Kesehatan. Kami akan dukung penuh program implementasi JKN-KIS ini.” tegas Zudan Arif.

Dari pertemuan  ini akan dilakukan peningkatan kerjasama yang saling menguntungkan diantaranya:
  1. Penempatan server khusus BPJS Kesehatan agar tidak menganggu beban kerja server Dukcapil yang saat ini diakses oleh banyak mitra kerja, 
  2. Penambahan akses data biometric untuk penanganan pasien gawat darurat, dan 
  3. Penambahan frekuensi pemadanan data offline setiap saat diperlukan.
Itulah hasil pertemuan antara pihak Bpjs Kesehatan dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Informasi ini diambil dari sitrus resmi Bpjs Kesehatan pada 9/11/2015. Semoga dengan adanya pertemuan ini proses pendaftaran Bpjs Kesehatan secara online juga semakin mudah.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Just someone who proud to be called as Blogger , Likes to share what he knew.

Related : Hasil Pertemuan Bpjs Kesehatan Dengan Disdukcapil

Komentar Gunakan Akun Facebook

Back To Top