Prosedur Pelayanan Peserta Bpjs Yang mengikuti Asuransi Komersial (Swasta)

Info bpjs Kesehatan - Bolehkah Peserta Bpjs  Mengikuti Asuransi Komersial Atau Swasta? Lalu Bagaimana Bentuk Prosedur Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Apakah Tidak Saling Tumpang Tindih? - Mungkin anda masih ingat pada bulan Juni 2014 Pemerintah dalam hal ini Bpjs Kesehatan telah menandatangan kerjasama antara Bpjs Kesehatan dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Dengan adanya perjanjian kerjasama itu asuransi swasta yang bekerja sama untuk menjual asuransi tambahan boleh ikut memasarkan program pemerintah yakni JKN."Sinerginya memang begitu. Intinya, sambil memasarkan produknya, asuransi swasta boleh juga mensosialisasikan JKN,”

Jadi sangat boleh bagi peserta Bps Kesehatan mengikuti asurasi jiwa yang banyak menawarkan jaminan perlinduangan berupa biaya pengobatan yang besarnya sesuai perjanjian peserta asuransi dengan pihak asuransi.

Prosedur Pelayanan Peserta Bpjs Yang mengikuti Asuransi Komersial
Lalu bagaimana bentuk manfaat pelayanan antara Bpjs Kesehatan, asuransi komersial dengan pihak rumah sakit terhadap pasien Bpjs? kami kutip dari media resmi intern Bpjs Kesehatan bahwa koordinasi manfaat berlaku apabila peserta BPJS Kesehatan membeli asuransi kesehatan tambahan dari Penyelenggara Program Asuransi Kesehatan Tambahan atau badan penjamin lainnya yang notabene asuransi komersial yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Koordinasi manfaat yang diperoleh peserta BPJS Kesehatan tidak melebihi total jumlah biaya pelayanan kesehatannya," ujarnya. Artinya mempunyai 2 asuransi tidak menyebabkan peserta mendapatkan keuntungan dari sakit yang dideritanya. Koordinasi manfaat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang sesuai kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan asuransi komersial.

Dalam pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan, tetap mengikuti sistem rujukan berjenjang, menggunakan kartu BPJS Kesehatan dan kartu asuransi swasta. Termasuk di dalamnya, rawat jalan tingkat lanjutan masuk ke poli eksekutif, rawat inap tingkat lanjutan masuk ke perawatan di atas hak kelas yang diberikan BPJS Kesehatan.

"Kita menjamin biaya sesuai tarif yang berlaku pada Program JKN. Sedangkan, selisihnya menjadi tanggungjawab asuransi swasta sesuai dengan polis yang diperjanjikan kepada pemegang polis," jelasnya. Maksudnya, peserta hanya mendapat pelayanan rawat inap di rumah sakit tertentu (sesuai kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta).

Biaya pelayanan dibayarkan terlebih dahulu oleh asuransi swasta atau peserta (peserta mengajukan reimbursement ke penerbit polisnya). Selanjutnya asuransi komersial menagih ke BPJS Kesehatan. “Kita akan mengganti biaya dengan tarif rumah sakit tipe C berdasarkan regionalisasi tarif INA CBG's tempat fasilitas kesehatan berada, untuk RS yang bekerjasama dengan asuransi komersial akan tetapi tidak bekerjasamadengan BPJS Kesehatan.

Sedangkan untuk RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, tarif yang dibayar oleh BPJS Kesehatan adalah sebesar tarif INA CBGs di wilayah tersebut. Tapi, tidak ada klaim perorangan ke BPJS Kesehatan dalam hal ini,” tuturnya.

Dengan adanya, COB Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan dengan asuransi swasta, berarti telah memenuhi Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 terkait koordinasi manfaat.

 "Rinciannya, tentu ada, baik teknis soal premi dan iuran supaya pembayaran tidak berlipat ganda, klaim, dan sistem informasi. Ada koordinasi khusus, seperti, membuat produk COB asuransi kesehatan atau bisa juga untuk produk yang sudah ada.

Nanti tinggal dibagi iuran dan preminya, klaimnya seperti apa. Begitu pun, dengan jaringan rumah sakit, kalau rumah sakit yang digunakan berasal dari jaringan BPJS, maka BPJS bertindak sebagai penjamin/pembayar utama," tandasnya.
<< Baca Juga: Ketentuan Jika Pasien Tidak Puas Dengan Layanan FasKes Bpjs >>

Pelayanan obat

Mengenai adanya keluhan peserta atas pelayanan obat yang hanya bisa diguanakan selama sepekan, pihaknya sudah melakukan perbaikan. Peserta sudah menerima obat seperti, saat dirinya menjadi peserta Askes, dan mendapatkan obat selama 30 hari, untuk penyakit kronis.

Pihaknya, mengakui kejadian itu, terkait dengan pola pembayaran BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan (faskes) rujukan seperti rumah sakit (RS) yaitu menggunakan INACBGs.

Paket biaya yang terdapat dalam INA-CBGs belum mengakomodir penyakit kronis tertentu seperti obat kemoterapi dan hemophilia."itu dulu, kini Kemenkes, merespon dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dan SE No. 32 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta BPJS Kesehatan," terangnya.

Beragam cakupan pelayanan obat, bisa diperoleh peserta. Misalnya, pemberian obat pada rawat jalan tingkat pertama (RJTP) atau rawat inap tingkat pertama di faskes tingkat primer, dan pemberian obat rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), atau rawat inap di faskes tingkat lanjut.

Mengenai daftar dan harga obat serta bahan medis habis pakai (BMHP), sudah ada ketentuannya. Untuk daftar obat dan BMHP acuannya adalah formularium nasional (Fornas) dan harganya merujuk kepada e-catalog, yang ada.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

~ Hi, I am a person who likes called bloggers ~ Writing is fun, through this website I share the knowledge and experience of my life. Thank you for your visit, I hope you get the information you want..

Related : Prosedur Pelayanan Peserta Bpjs Yang mengikuti Asuransi Komersial (Swasta)

Komentar Gunakan Akun Facebook

Back To Top