Ketentuan Jika Tidak Mampu Bayar Iuran Bpjs Yang Menunggak

Bpjs-Kesehatan.Net - Bagaimana Jika Peserta Tidak Mampu Membayar Tunggakan Bpjs Beserta Dendan-nya? - Pada artikel sebelumnya kami telah mejelaskan mengenai tata cara pembayaran iuran Bpjs Kesehatan bagi yang sudah terlambat atau menunggak dan sudah ada denda, sedangkan ia ingin mendapatkan manfaat dari Bpjs Kesehatan ini. Untuk melanjutakan artikel sebelumya ini pada halaman ini akan dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu untuk amembayar tunggakan sekaligus dendanya.


Memang ini menjadi dilema tersendiri bagi peserta yang tidak mampu, sedangkan ia ingin mendapatkan manfaat Bpjs Kesehatan. Harusnya dari awal peserta seperti ini manjadi peserta Bpjs PBI yang terdafatar pada pemerintah kabupaten setempat, lalu bagaimana solusinya? kita bisa lihat Peraturan Bpjs Ksehatan no. 2 tahun 2016 pada pasal 23 ayat 3 - 6 yaitu..

Pembayaran-Iuran-Bpjs-Kesehatan-PBI

(3) Bagi Peserta yang tidak mampu, dokumen rujukan rawat inap dari FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk selanjutnya mengikuti mekanisme sebagai berikut:
  • a. Peserta datang ke FKRTL;
  • b. Peserta atau pihak lain atas nama Peserta menandatangani dan menyerahkan surat pernyataan kepada Petugas BPJS Kesehatan;
  • c. Petugas di FKRTL melakukan pencetakan Surat Eligibilitas Peserta; dan
  • d. Peserta mendapatkan pelayanan rawat inap.
(4) Dalam hal Peserta tidak mampu datang ke FKRTL dalam kondisi gawat darurat:
  • a. Peserta dapat dilayani tanpa menunjukkan dokumen rujukan rawat inap;
  • b. surat keterangan dari instansi yang berwenang wajib disampaikan selambat-lambatnya 3x24 jam hari keija atau sebelum Peserta pulang apabila dirawat kurang dari 3 (tiga) hari;
  • c. Petugas di FKRTL melakukan pencetakan Surat Eligibilitas Peserta; dan
  • d. Peserta mendapatkan pelayanan rawat inap.
(5) Pembayaran tagihan denda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
  • a. nomor Virtual Account Peserta; atau
  • b. nomor Virtual Account, atau rekening kas negara Pemberi Kerja bagi Peserta Pekeija Penerima Upah.

(6) Dalam hal Peserta atau Pemberi Kerja tidak melakukan pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3x24 jam hari kerja atau sebelum Peserta pulang apabila dirawat kurang dari 3 (tiga) hari, maka pelayanan rawat inap Peserta tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Kemudian ketentuan bagi peserta yang tidak mampu bayar tunggakan ini dilanjutkan pada pasal 25 Peraturan Bpjs Ksehatan yaitu..

Baca Juga: Tata Cara Pembayaran Tunggakan Dan denda iuran Bpjs Kesehatan Bagi Yang Mampu Membayar 

Pasal 25

(1) Ketentuan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikecualikan untuk Peserta yang tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

(2) Peserta yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Peserta yang terdaftar dengan hak perawatan kelas III.

(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa surat rekomendasi Dinas Sosial atau instansi yang berwenang setempat yang menyatakan Peserta sebagai orang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Peserta kepada kantor BPJS Kesehatan setempat untuk dilakukan proses pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara.

(5) Untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta diwajibkan menandatangani surat pernyataan pada saat proses pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara.

(6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekurang-kurangnya memuat pernyataan bahwa Peserta bersedia bertanggung jawab dan diproses secara hukum apabila di kemudian hari Peserta terbukti membuat atau menyampaikan keterangan dan/atau bukti palsu.

(7) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk 1 (satu) bulan.

(8) DPJS Kesehatan mengusulkan kepada Dinas Sosial atau instansi yang berwenang setempat untuk mendaftarkan Peserta tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau sebagai Peserta FBI Jaminan Kesehatan.

(9) Tata cara pengusulan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Begitulah ketentuan Peraturan Bpjs Kesehatan dalam hal pembayaran tunggakan iuran sekaligus denda Bpjs Kesehatan bagi rakyat yang tidak mampu.



Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

~ Hi, I am a person who likes called bloggers ~ Writing is fun, through this website I share the knowledge and experience of my life. Thank you for your visit, I hope you get the information you want..

Related : Ketentuan Jika Tidak Mampu Bayar Iuran Bpjs Yang Menunggak

Komentar Gunakan Akun Facebook

Back To Top